Bamsoet Umumkan Peluncuran ARDINDO Apps oleh ARDIN Indonesia
JAKARTA — Bambang Soesatyo, yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, mengumumkan rencana peluncuran aplikasi ARDINDO Apps. Inisiatif ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk memodernisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurutnya, pembaruan sistem pengadaan kini menjadi agenda yang tidak bisa ditunda, mengingat skala belanja negara yang besar disertai meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran.
"Belanja pengadaan pemerintah menyangkut dana publik dalam volume yang sangat besar. Maka dari itu, ekosistemnya wajib memenuhi standar keamanan, efisiensi, keterbukaan, dan kemudahan untuk diaudit. ARDINDO Apps dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan teknologi yang sesuai dengan dinamika pengadaan saat ini."
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menerima audiensi Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat yang Hadir
- Raditya Indrajaya — Ketua
- Gilang Pratama — Wakil Ketua
- Migi Primerda — Sekretaris
- Faishal Abdillah — Wakil Bendahara
- Aulia Muslim — Ketua Kompartemen IT
Fitur Unggulan ARDINDO Apps
Bamsoet memaparkan sejumlah nilai tambah utama yang membedakan ARDINDO Apps dari solusi pengadaan konvensional:
- Dukungan skema pembayaran UP dan LS — mengakomodasi Uang Persediaan (UP) dan pembayaran Langsung (LS), dua mekanisme yang selama ini esensial dalam proses belanja pemerintah.
- Perhitungan pajak otomatis — modul pajak dirancang berjalan secara otomatis dan terintegrasi mengikuti regulasi perpajakan terkini, menekan potensi kesalahan administratif.
- Otomasi TKDN — kalkulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri terintegrasi langsung dalam alur pengadaan, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan preferensi produk dalam negeri.
"Pengadaan di lingkungan pemerintah sudah tidak relevan jika masih berkutat pada proses yang lambat dan rentan kesalahan administrasi. Lewat integrasi mekanisme pembayaran UP dan LS, ditambah otomasi pajak dan TKDN, ARDINDO Apps memungkinkan aparatur untuk lebih berkonsentrasi pada mutu belanja, bukan pada urusan teknis administratif."
Transformasi Digital Sebagai Reformasi Keuangan Negara
Lebih lanjut, Bamsoet menggarisbawahi bahwa transformasi digital di sektor pengadaan semestinya dipandang sebagai bagian integral dari reformasi pengelolaan keuangan negara. Ia mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mulai mengadopsi platform yang sudah matang baik dari sisi teknis maupun kepatuhan regulasi, sembari memperkuat kapasitas literasi digital ASN agar pemanfaatannya benar-benar maksimal.
"Kehadiran ARDINDO Apps merepresentasikan paradigma baru pengadaan pemerintah yang lebih cerdas, hemat, dan berdampak nyata. Apabila diterapkan secara konsisten, platform ini berpotensi memperkokoh kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk kepentingan publik."
Diliput oleh tim redaksi Ardindo. Sumber: Audiensi Pengurus ARDIN Indonesia Jawa Barat, Jakarta, 3 Februari 2026.
