Regulasi & Kebijakan

Bamsoet: Kolaborasi LKPP dan Pelaku Usaha Jadi Kunci Penguatan Tata Kelola Pengadaan Pemerintah

15 April 2026 Admin Ardindo 59 kali dilihat

JAKARTA — Bambang Soesatyo, yang kini menjabat Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO), menggarisbawahi urgensi kolaborasi antara asosiasi pelaku usaha dan pemerintah dalam membenahi sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi negara.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat beraudiensi dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa beserta jajaran pejabat utama LKPP di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Peluang Besar Belanja Pengadaan Pemerintah

Bamsoet menyoroti bahwa skala belanja pengadaan pemerintah saat ini tergolong masif, dengan nilai yang menembus angka lebih dari Rp 1.200 triliun setiap tahunnya melalui APBN maupun APBD secara akumulatif. Volume sebesar itu, menurutnya, membuka kanal yang luas bagi pelaku usaha tanah air — termasuk UMKM serta distributor lokal — untuk mengambil porsi aktif dalam rantai pasok belanja negara.

"Belanja pengadaan pemerintah seharusnya bisa diposisikan sebagai lokomotif penggerak ekonomi nasional. Lewat keberadaan asosiasi seperti ARDINDO, kami ingin memastikan agar pelaku usaha domestik benar-benar memiliki kesiapan, ketertiban, dan kapasitas profesional dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah."

— Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Umum ARDINDO

Transformasi Digital: Dari Manual ke Paperless

Bamsoet menegaskan bahwa transformasi digital merupakan instrumen utama dalam memperbaiki kualitas tata kelola pengadaan. Ia menyebut LKPP selama ini telah konsisten mendorong ekosistem e-procurement, termasuk lewat optimalisasi katalog elektronik dan toko daring pemerintah.

Hingga akhir 2025, total transaksi yang mengalir melalui e-katalog nasional telah menembus angka Rp 500 triliun — sebuah indikator nyata bahwa migrasi dari mekanisme manual menuju sistem digital sudah berjalan signifikan.

"Tahap berikutnya, kita perlu menargetkan sistem yang sepenuhnya paperless dan berbasis digital. Pengelolaan administrasi pengadaan tidak lagi mengandalkan berkas fisik atau tanda tangan basah, melainkan mengadopsi infrastruktur yang lebih responsif, terjamin keamanannya, dan dapat dipertanggungjawabkan."

— Bambang Soesatyo

Ardindo Apps: Integrasi dengan Ekosistem Toko Daring LKPP

ARDINDO telah menyiapkan platform digital bernama Ardindo Apps, yang secara khusus dirancang untuk menopang aktivitas pengadaan pemerintah. Harapannya, platform tersebut nantinya dapat diintegrasikan dengan ekosistem toko daring milik LKPP, sehingga proses pencarian produk, pelaksanaan transaksi, hingga manajemen dokumen oleh instansi pemerintah dapat berlangsung secara real time.

"Sinergi antara LKPP dengan ARDINDO sepatutnya menjadi role model bagaimana pemerintah dan dunia usaha bisa bergerak selaras. Targetnya jelas: melahirkan sistem pengadaan yang modern, efisien, dan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang."

— Bambang Soesatyo